Kejaksaan Negeri Pasaman, Akan Mengusut Tuntas Terkait Dugaan Perjalanan Fiktif 

PASAMAN --- Kejaksaan Negeri Pasaman, melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait dengan adanya dugaan perjalanan fiktif beberapa oknum anggota dewan di daerah itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsis) Erik Eriadi saat dikonfirmasi indonesiasatu.co.id di ruang kerjanya pada, Senin (4/12) membenarkan bahwa pihaknya memang telah melakukan pemanggilan terhadap Sekwan DPRD Pasaman.

"Ya benar, kita telah panggil Sekwan untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan perjalanan fiktif anggota dewan tersebut," katanya.

Menurutnya, pihaknya meminta klarifikasi terkait dugaan perjalanan fiktif anggota dewan pada 2016 hasil audit BPK sekitar Rp1 miliar lebih, dan dugaan perjalanan fiktif beberapa orang oknum anggota dewan ke Sumatera Utara bulan November 2017 kemarin.

"Kita minta bukti penyetoran uang pengembalian tersebut. Kalau memang benar telah dikembalikan oleh oknum anggota dewan tersebut. Kita akan periksa lebih dahulu," katanya.

Kata Kasi Pidsus, jika memang benar ada ditemukan dugaan kerugian keuangan negara, maka akan kita tindaklanjuti dan proses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sekretaris DPRD Pasaman Mukhrizal saat dikonfirmasi indonesiasatu.co.id Senin (4/12) sore di ruang kerjanya juga membenarkan bahwa ia telah dipanggil oleh pihak Kejari Pasaman.

"Saya memang sudah dipanggil oleh pihak Kejari melalui Kasi Pidsus untuk mengklarifikasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2016 lalu, dan tentang perjalanan kunjungan kerja anggota Dewan ke Sumateta Utara pada tanggal 18-23 November 2017," katanya.

Kata mukhrizal, masih ada beberapa oknum anggota dewan Pasaman yang masih belum mengembalikan uang berdasarkan hasil temuan BPK tahun 2016 tersebut.

"Kini hanya tinggal beberapa orang oknum anggota DPRD lagi yang belum mengembalikan. Sebelumnya, kita juga sudah berupaya menyurati masing-masing oknum anggota dewan itu secara tertulis," terangnya.

Kemudian menurut pengakuan Mukhrizal, untuk perjalanan kunker anggota dewan ke Sumatera Utara tanggal 18-23 November 2017 kemarin, memang ada beberapa anggota dewan yang tidak pergi yakni sebanyak tujuh orang.

"Semula mereka ikut mencairkan uang perjalanan tersebut sebagai uang persekot sebelum keberangkatan ke Sumatera Utara, namun uang itu sudah mereka kembalikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tipikor Pasaman Oyon Hendri pada media ini, Rabu (6/12) meminta kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan perjalanan fiktif anggota dewan tersebut.

"Permasalahan ini tidak lagi menjadi rahasia umum, dan ini sudah diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu kita meminta keseriusan dari penegak hukum untuk mengusut dugaan kasus tersebut," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PAHAM Pasaman, Boy Roy Indra. Ia mengatakan, apabila dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan telah masuk ke ranah hukum maka jika ada pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta merta menghilangkan pidananya.

"Kita berharap terhadap kasus ini pihak penegak hukum benar-benar memproses kasus ini secara serius hinga tuntas. Kita tidak ingin ada asumsi dan spekulasi dari masyarakat bahwa kasus ini didiamkan atau dipetieskan," ucapnya. 

Kata Boy lagi, jika hal ini terjadi, tentu ini bisa menjadi preseden buruk dan merusak citra penegak hukum nantinya.(101)