Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya: Kayu Temuan Dimanfaatkan Untuk Publik dan Sosial

indonesiasatu, 09 Aug 2019,
Share w.App T.Me

PASAMAN -- Kepala Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya, Yandesman mengatakan pemanfaatan kayu sitaan hasil temuan untuk kepentingan publik dan sosial itu mengacu pada Pasal 43 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

"Ya benar, kayu temuan yang disita oleh Polhut dalam patroli maupun operasi pengamanan hutan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti renovasi sarana ibadah, maupun renovasi rumah warga kurang mampu," ujar Yandesman kepala UPTD KPHL Pasaman Raya didampingi Anggota Polhut Manulang kepada Indonesiasatu.co.id, Jum'at (9/8).

Dijelaskannya, kayu temuan untuk kepentingan publik dan sosial dapat diserahkan oleh UPTD KPHL Pasaman Raya tentunya berdasarkan permohonan dari masyarakat dan melalui proses pengajuaan, persetujuan penyitaan kayu temuan dari Pengadilan Negeri. 

"Setelah izin peruntukan kayu itu di keluarkan oleh Pengadilan Negeri, barulah diserahkan kepada warga yang membutuhkan itu. Jadi, kayu yang diberikan itu jumlahnya juga kita dibatasi, sesuai dengan kebutuhan," terangnya.

Yandesman mengatakan, kayu sitaan hasil temuan dalam patroli maupun operasi gabungan yang dilakukan oleh UPTD KPHL Pasaman Raya di wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat disimpan di dalam gudang kayu, agar tidak rusak dan lapuk.

Saat ini, kayu temuan yang sudah disimpan dalam gudang kayu di UPTD KPHL Pasaman Raya, dan di gudang resorts Simpang Empat sejak tahun 2018 hingga Agustus 2019 ini jumlahnya sekitar 36,2678 M3.

"Apabila kayu tersebut dibutuhkan untuk kepentingan publik dan sosial kondisi kayunya tetap dalam keadaan bagus" ujarnya.

Sedangkan kayu sitaan hasil tangkapan Polhut dalam patroli maupun operasi pengamanan hutan barang bukti (BB) nya kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. "Setelah ada keputusan dari pengadilan negeri, selanjutnya kayu dan alat pengangkut kayu tersebut baru bisa dilakukan pelelangan oleh pihak penegak hukum," ucapnya.

Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya Yandesman menambahkan, dengan gencarnya patroli Polhut dan operasi gabungan bisa memberi efek jera, hingga tak ada lagi masyarakat yang melakukan perambahan secara liar. Karena perambahan hutan tidak saja merugikan masyarakat, akan tetapi juga dapat merusak ekosistem yang ada di dalamnya. 

"Sebab bilamana perambahan hutan terus dilakukan oleh masyarakat, maka bukan saja negara dan Pemerintah yang rugi. Dikhawatirkan bila terus terjadi, bisa muncul bencana alam yang juga dapat merugikan masyarakat,” terangnya.

Editor: Anto

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu