Panwaslu Pasaman Gelar Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas

 

PASAMAN --- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, kembali menyelenggarakan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Sosialisasi kali ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan Perguruan Tinggi, ketua Ormas, BEM STAI dan STIH Yappas, Ketua wirid yasin dan para ulama di Aula Panwaslu Pasaman, Rabu (06/12/2017).

Dalam kesempatan itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juita menyampaikan tujuan sosialisasi ini digelar dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota di tahun 2019 mendatang.

"Kegiatan sosialisasi hari ini sudah yang kedua kalinya, sebelumnya kita undang sejumlah stakeholder pemangku jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Polres, dan Satpol PP Damkar. Ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilu," kata Rini Juita, didamping Kordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Kristian serta Kepala Sekretariat, Refki Mukhliza.

Rini Juita mengatakan, pemilu yang beritegritas itu tidak akan terwujud tanpa peran serta masyarakat secara partisipatif dilapangan.

"Masyarakat harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, disamping adanya tenaga pengawas pemilu, agar Pemilu berjalan sukses nantinya. Pengawasan aktif oleh masyarakat harus lebih ditingkatkan. 

Makanya kita berikan pemahaman tentang pengawasan pemilu, agar mereka mengerti apa saja yang menjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu," katanya.

Rini Juita juga menyampaikan biaya penyelenggaraan pemilu itu lumayan mahal. Jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik, mustahil dapat menghasilkan pemimpin berkualitas. 

"Biaya penyelenggaraan pemilu sangat mahal, tantangan pengawasan semakin meningkat. Jika memang masyarakat tidak ikut serta, mustahil bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Sementara personel Panitia Pengawas sangat terbatas. Setidaknya ada sebelas tahapan yang perlu untuk kita (Panwaslu) awasi. Mulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS hingga DPT. Proses pencalonan, penetapan calon, pelaksanaan kampanye, penetapan calon anggota DPRD hingga proses rekap suara dan penetapan hasil pemilu," tambahnya.

Sementara itu Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Kristian berharap kepada semua lapisan masyarakat jangan takut dan ragu untuk melaporkan setiap pelanggaran pemilu yang terjadi dilapangan.

"Sebelum terjadi pelanggaran, meminimalisir itu lebih baik dari pada menindak pelaku. Makanya kita gencarkan sosialisai tentang komitmen bersama untuk mengawasi pesta demokrasi 2019 mendatang. Kita juga meminta semua lapisan masyarakat dilapangan jangan ragu-ragu dan takut untuk melaporkan setiap kejadian pelanggaran pemilu kepada Panwaslu," pungkasnya.(Anto/Heri)